“Permohonan PHPU terdiri dari 208 halaman, yang akan didukung oleh 469 bukti, 10 ahli, dan puluhan saksi,” terang Heru.
Adapun permohonan PHPU itu, kata Heru, menguraikan segala dugaan pelanggaran dalam proses dan pelaksanaan Pemilu 2024 yang dianggap terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
“Permohonan PHPU berfokus pada berbagai pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif, yang terjadi sebelum, pada saat, dan setelah hari pemungutan suara; dan berbagai pelanggaran prosedur pemilihan umum,” tandasnya.
(abd)
